makalah sosial: “kejahatan politik”


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sampai saat ini, istilah kejahatan politik atau delik politik lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun rumusan di dalam perundang-undangan kita yang memberikan pengertian kejahatan politik atau delik politik. Padahal untuk kepentingan praktis, batasan pengertian kejahatan politik mempunyai arti penting dalam rangka menentukan apakah pelaku kejahatan politik dapat diekstradisi atau tidak.
Dalam pasal 5 undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, disebutkan bahwa kejahatan politik tidak dapat diekstradisi. Akan tetapi pasal tersebut juga memberi pengecualian terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu yang pelakunya dapat diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Pasal 5 undang-undang tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarganya dianggap sebagai kejahatan politik.
Selain pembatasan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarganya dianggap bukan sebagai kejahatan politik, dalam undang- undang ekstradisi terdapat lampiran yang memuat beberapa jenis kejahatan yang dapat diekstradisi. Sungguhpun demikian, tidak dapat secara a contrarie jenis-jenis kejahatan di luar yang ditentukan di dalam lampiran itu merupakan kejahatan politik. Sebab, di luar jenis kejahatan yang disebutkan dalam lampiran tersebut, masih sangat banyak jenis kejahatan yang tidak masuk dalam pengertian kejahatan politik.
Sehubungan dengan tidak adanya pengertian yuridis tentang kejahatan politik, maka kita harus mencari pengertian itu melalui berbagai referensi. Tulisan berikut ini akan mengulas tentang berbagai pengertian kejahatan politik dan parameter suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan politik.
1.2. Rumusan masalah
Berpijak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan makalah ini adalah :
1. Apa yang dimaksud dengan kejahatan politik ?
2. Bagaimana parameter kejahatan politik itu ?

1.3. Tujuan
Tujuan pembuatan Makalah ini adalah Untuk Memenuhi salah Satu Tugas Mata kuliah Budaya Masyarakat Demokrasi serta untuk wawasan dan ilmu kami tentang perkembangan demokrasi yang di terapkan oleh Indonesia

1.4. Metode dan Prosedur
Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan makalah ini yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku dan browsing di internet.

1.5. Sistematika Penulisan
Makalah ini disusun dengan menggunakan kaidah penulisan makalah secara umum yaitu :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
I.I. Latar Belakang Masalah
I.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan
1.4. Metode
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi
2.2 Pengertian Mahkamah Konstitusi
2.3 Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi
2.4 Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi
BABA III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Kejahatan Politik
Masyarakat awam menyebut setiap perkara pidana yang substansinyya menyangkut konflik kepentingan antara warga negara dengan pemerintah yang bertalian dengan pengaturan kebebasan warga negara dalam negara hukum dan atau berfungsinya lembaga-lembaga negara sebagai delik politik atau kejahatan politik. Pendapat masyarakat yang demikian tidaklah dapat disalahkan. Sebab, begitu luasnya cakupan pengertian politik, maupun pengertian kejahatan. Dalam perspektif kriminologi istilah jahat dapat dilabelkan oleh orang yang berkuasa kepada perilaku tersebut mengancam keduduk yang dianggapnya legal. Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan, pendefinisian perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pidana politik senantiasa dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi oleh negara dalam kurun waktu tertentu dan persepsi dari elite pemegang kekuasaan negara terhadap tantangan tersebut.
Dari segi istilah, kejahatan politik merupakan kata majemuk “kejahatan” dan “politik”. Namun apabila dilihat dari kata majemuk ini, kita akan menemui masalah, sebab begitu banyak pengertian yang kita dapatkan dari istilah kejahatan maupun istilah politik. Seperti yang telah diutarakan pada bagian pendahuluan, kejahatan dapat diberi pengertian berdasarkan Legal Definition of Crimes dan Social Definition of Crimes. Kejahatan dalam pengertian J D Crimes adalah perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan dalam Perundang-undangan pidana. Sementara kejahatan berdasarkan social Definition of crimes adalah definisi kejahatan sesuai dengan.
Dengan kata lain, kejahatan tersebut belum dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, seperti kejahatan politik (political crime) kejahatan krah putih (white collar crime), kejahatan korporasi (corporate crime), kejahatan jalanan (Street crime), kejahatan dalam rumah tangga (domestic crime) dan lain sebagainya. Demikian pula untuk istilah politik, terlalu banyak pengertian politik yang dapat kita temukan, sebab politikberkaitan erat dengan tujuannegara, kekuasaan dalam arti mendapatkan dan mempertahankannya pengngambilan keputusan, kebijakan pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Menurut Yuwono Sudarsono, politik adalah proses hidup yang serba hadir dalam setiap lingkungan sosial budaya. Politik juga sering disalahartikan, misalnya larangan untuk berpolitik, deidiologisasi, deparpolitisasi yang hampir semua orang telah mengetahui bahwa pelarangan itu juga merupakan perbuatan politik.
Sekalipun terdapat berbagai pengertian politik, dengan pencapaian tujuan oleh individu, manusia yang dihubungkan dengan faktor kekuasaan atau kewenangan. Studi yang dilakukan oleh Loubby Luqman dalam disertasinya—yang berjudul Kejahatan Terhadap Kemanan Negara—belum berhasil menjelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan politik atau delik politik. Beberapa ulasan berkenaan dengan kejahatan politik berikut mi sebagian besar diambilkan dan tulisan tersebut.
Dalam rangka menjelaskan pengertian kejahatan politik, para penulis hukum pidana mencoba membedakannya dengan kejahatan umum. Hazewinkel Suringa penjahat politik tergolong pelaku yang bendasarkan keyakinan. Pada kejahatan pelaku berkeyakinan (overtuigzngc claders) bahwa pandangannya tentang hukum dan kenegaraan lebih tepat dan pandangan negara yang sedang berlaku. Oleh karena itu,iatidak mengakui sahnya tertib hukum ygng berlaku sehingga harus diubah atau diganti sama sekali sesuai dengan idealnya. Hal Ini berbeda dengan penjahat umum. Meskipun penjahat umum melakukan perbuatan pidana, tetapi penjahat umum tidak menyangsikan sahnya tertib hukum yang benlaku di negara
Menurut Remmelink, perbedaan antara penjahat politik dengan penjahat umum dapat dilihat dan motif yang mengendalikan perbuatannya. Penjahat dikendalikan oleh motif altruistik atau orang lain. Motif tersebut oleh keyakinannya bahwa tertib masyarakat atau negara atau pimpinan dirubah sesuai dengan idealnya. Sedang penjahat biasa dikendalikan oleh motif ego Remmelink juga membedakan antara kejahatan politik dan perbuatan politik.
Penjahat politik menghendaki pengakuan dari norma-norma yang diperjuangkan agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku. Sernentara perbuatan politik dilakukan bukan semata-mata karena keberatan terhadap norma yang dilanggarnya, akan tetapi terutama keberatan terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dan tertib hukurnatau berkeberatanterhadap situasi-situasi hukum yang dianggap tidak adil. Pembedaan mi penting untuk kualifikasi kejahatan politik dengan perbuatan politik yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Perbuatan politik tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat, tetapi semata-mata untuk memperbaiki keadaan masyarakat dengan perbuatan, antara lain demonstrasi, petisi, aksi protes dan lain sebagainya. Seorang pelaku perbuatan politik menolak melakukan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan hati nuraninya.
Christine van Wijngaert juga tidak secara jelas memberikan pengertian kejahatan politik atau delik politik. Christine membedakan a pseu4 d an politi cal refugee. Politi cal offender diartika sebagaikejahatan politik yang melanggar ketentuanpidana dengan dasar Sementara pseudo political fender diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan seolah-olah berlata politik, tetapi sebenarnya motivasipoliti sang lemah.
Sedangkan political refugee adalah mereka melarikan diri keluarnegeri karena pemerintahnya berdasarkan perbedaan politik, ras, agama dan lain sebagainya. Seorang pengungs ipolitik adalah seorang korban pasif dan suatu gejolak politik, tidak ikut aktif dalam suatu oposi di negerinya. Mereka tidak kembali ke negeri asalnya karena ada resiko akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil.
Definisi lain mengenai kejahatan politik adalah menurut konferensi internasional tentang hukum pidana. Konferensi tersebut memberi pengertian kejahatan politik sebagai kejahata yang menyerang organisasi maupun hak penduduk yang timbul dari berfungsinya negara tersebut. Penger tersebut juga belum menjelaskan siapa yang menjadi subyek hukum dan delik politik, apakah individu, korporasi, ataukah negara. Demikian pula organisasi mana yang dimaksud, sebab begitu banyak organisasi yang didirikan di suatu negara.

2.2. Parameter Kejahatan Politik
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas yang belum secara tegas memberikan pengertian kejahatan politik, kiranya untuk menerapkan apakah terhadap pelaku perbuatan yang diindikasikan mempunyai unsur politik dapat diekstradisi ataukah tidak masih memerlukan pembahasan secara mendalam dan memerlukan keputusan politik dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Memang sulit untuk menentukan pengertian kejahatan politik. Penjelasan tersebut di atas hanya menunjukkan perbedaan antara pelaku pada kejahatan biasa dengan kejahatan politik serta sifat perbuatannya itu sendiri.
Walaupun demikian sekedar pegangan untuk menentukan apakah suatu kejahatan termasuk sebagai kejahtan politik, parameter yang dapat digunakan adalah:
1. Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku di suatu negara;
2. Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga lembaga negara;
3. Perbuatan tersebut secara dominan menampakan motif dan tujuan politiknya;
4. Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dan keadaan yang berlaku sekarang.
Akan tetapi untuk menetapkan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan politik harus tetap hati-hati, karena demokratisasi politik dan penegakan hak asasi manusia telah menjadi isu global. Perjuangan berbagai bangsa untuk melepaskan diri dari kolonialisme telah nenjadikan kejahatan politik menjadi semakin nisbi. Kejahatan politik adakalanya juga berkaitan dengan dimensi tempat dan waktu.
Hal ini dikarenakan apa yang dianggap sebagai kejahatan di suatu negara belum tentu dianggap sebagai kejahatan di negara lain. Kritik terhadap kekuasaan negara adakalanya dianggap sebagai kejahatan oleh penguasa penguasa totaliter, tetapi tidak disebut sebagai kejahatan bagi negara yang menganut paham demokrasi. Seorangfreedomfighterjuga disebut sebagai penjahat atau pemberontak oleh penguasa berdasarkan tertib hukum yang berlaku, tetapi ia dapat disebut sebagai pahiawan manakala tertib hukum yang dicitakan terwujud sesuai dengan idealita yang dianutnya.

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Dalam pembahasan pertama dijelaskan bahwa kejahatan politik itu meliputi state crime dan yang bukan state crime, sedangkan dalam berbagai definisi dijelaskan bahwa kejahatan negara dikatakan identik dengan kejahatan politik yakni berupa tindakan/perbuatan yang melawan negara seperti melanggar ketertiban umum, terorisme, subversive (menggulingkan ideologi negara), mengganggu keamanan negara dan lainnya.
Kejahatan Negara mulai mendapat perhatian di Indonesia setelah berakhirnya orde baru, hal ini diperlihatkan dengan munculnya UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM, dengan munculnya pengadilan HAM tersebut dalam undang-undang memperlihatkan bahwa kejahatan negara mulai mendapatkan perhatian di Indonesia, hal ini menunjukkan suatu perubahan karena pada masa orde baru kejahatan negara tidak diperhatikan bahkan secara tidak langsung dikatakan sebagai bukan kejahatan.
Karakteristik kejahatan negara adalah yang pertama, siapa musuh negara (state enemy) seperti ancaman terhadap pertahanan nasional dan lainnya. Berikutnya kejahatan negara tersebut sistematis, terpola, dan korbannya besar. Serta yang terakhir, dilakukan secara commission maupun imussion.
Dilihat dari pelaku kejahatan negara, pelakunya meliputi alat kekerasan negara seperti polisi, intelijen, tentara dan lainnya. Pelaku lainnya yaitu perancang kebijakan negara seperti pejabat tinggi negara, dan millisia seperti kasus Timor-timor (terdapatnya group sipil yang ikut membantu usaha negara dalam melaksanakan kegiatan separatisme)
Bentuk-bentuk kejahatan negara adalah:
1. Kejahatan terhadap manusia
2. Genosida Genosida ini dapat diartikan pembantaian/ kekerasan terhadap golongan etnies tertentu
3. Penyiksaan.
4. Terorisme (disebabkan oleh identifikasi kelompok ekstrim)
5. Perang
6. Kejahatan lingkungan
7. Penyelundupan dan lainnya.
Kalau kita melihat kepada Adjudikan dari kejahatan negara, dalam pembahasanya meliputi siapa yang melakukan kejahatan, siapa yang akan diajukan ke pengadilan, serta dapat dibenarkan amnesti atau tidak. Sedangkan Komnas HAM hanya bisa melakukan adjudikasi terhadap kejahatan terhadap manusia dan genosida.
Dalam pembahasan berikutnya juga dijelaskan bahwa dengan adanya negara demokrasi sebenarnya kejahatan negara dapat diminimalisir/berkurang bahkan bisa menjadi tidak ada lagi, hal ini dibuktikan dengan berbagai data yang memaparkan tingkat kejahatan negara yang selalu berkurang setiap tahunnya., kemudian juga dipaparkan bahwa hal ini bias terjadi jika masyarakat sipil aktif dalam menjalankan perannya sebagai warga negara di negara demokrasi maka angka kekerasan akan menjadi berkurang.

3.2. Saran
Menurut pendapat saya dari berbagai hal yang dipaparkan dalam kuliah umum ini, saya sangat setuju bahwa kejahatan negara di Indonesia ini mulai bangkit pasca orde baru, hal ini dibuktikan dengan adanya keseriusan negara terhapap berbagai hal seperti mengeluarkan undang-undang terhadap pengadilan HAM dan lainnya walaupun kita lihat pelaksanaannya belum berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang.
Permasalahan mengenai kejahatan negara menurut saya adalah suatu hal yang sangat serius dan harus menjadi perhatian berbagai pihak terutama masyarakat sebagai pihak yang memberikan fungsi kontrol terhap pemerintah, hal ini terutama di negara demokrasi seperti di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Waspodo, Eling. (2004). Tata Negara. Surakarta. PT. Pabean
Budiyanto. (2003). Dasar-dasar Ilmu Tata Nagara untuk SMU. Erlangga.
Suradi Sastra, Djojo.( 1991). Pendidikan IPS 3. Jakarta : DepDikBud
Hassan M. (1990). Pendidikan IPS 1. Jakarta : DepDikBud

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s