Arsip Tag: makalah sosial

makalah sosial budaya: “pendidikan keluarga dan sekolah”


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang dianugrahi akal pikiran dan memiliki potensi untuk beriman kepada Allah dan dengan akalnya mampu memahami dan mengamalkan wahyu serta gejala-gejala alam, memiliki rasa tanggung jawab atas segala tingkah lakunya dan berakhlak. Dengan anugrah itulah yang menjadikan manusia sebagai makhluk mulia, dimana makhluk lain tidak memiliki keistimewaan tersebut.
Perkembangan manusia secara perorangan pun melalui tahap-tahap yang memakan waktu puluhan atau bahkan belasan tahun untuk menjadi dewasa. Upaya pendidikan dalam menjadikan manusia semakin berkembang. Perkembangan keindividualan memungkinkan seseorang untuk mengembangkan setiap potensi yang ada pada dirinya secara optimal dan untuk memenuhi kebutuhannya.
manusia mempunyai suatu potensi yang akan berkembang jika disertai dengan pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat menggali dan mengoptimalkan segala potensi yang ada pada dirinya. Melalui pendidikan pula manusia dapat mengembangkan ide-ide yang ada dalam pikirannya dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri.
Guna meningkatkan kualitas hidup, manusia memerlukan pendidikan, baik pendidikan yang formal, informal maupun nonformal. Dalam kenyataannya, manusia menunjukkan bahwa pendidikan merupakan pembimbingan diri sudah berlangsung sejak zaman primitif. Kegiatan pendidikan terjadi dalam hubungan orangtua dan anak.
1.2 Rumusan Masalah
Berawal dari latar belakang tersebut, Kami mencoba menyampaikan permasalahan antara lain:
1. Bagaimana pendidikan dalam sekolah ?
2. Bagaimana pendidikan dalam keluarga ?
3. Bagaimana dasar teoritik kependidikan anak ?
4. Bagaimana fungsi sosialisasi dan pola asuh keluarga ?
1.3 Tujuan
Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan serta untuk wawasan dan ilmu kami tentang Pendidikan di Sekolah dan pendidikan dalam Keluarga.
1.4 Metode dan Prosedur
Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan makalah ini yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku dan browsing di internet.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pendidikan Dalam Sekolah
Dalam kehidupan modern lembaga pendidikan sekolah mempunyai peranan penting dalam dalm mengembangkan sumber daya manusia. Sekolah yang seiring juga dipandanag sebagai lingkungan pendidikan kedua bagi anak setelah lingkungan keluarga, diserahi sebagian tanggung jawab pendidikan yang dipikul orang tua dalam keluarga. Hal ini terjadi karena orang tua sudah kecil kemungkinan untuk dapat mendidik anaknya untuk menguasai berbagai kemampuan yang diperlukan dalam kehidupannya.
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan orang tua tidak sanggup lagi untuk mendidik anaknya tentang berbagi pengetahuan dan kemampuan tersebut, untuk kemudian menyerahkan sebagian tugas dan tanggung jawabnya kepada guru yang menjadi pendidikan di sekolah. Sehubungan hal tersebut lembaga pendidikan sekolah yang bersifat formal mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

A. Karakteristik pendidikan sekolah
Dalam melaksanakan tugasnya sekolah tergolong pada lembaga pendidikan formal merupakan tempat berlangsungnya proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah dilakukan oleh petugas khusus dengan menggunakan cara-cara tertentu menurut norma-norma tertentu, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Mengacu pada sistem pendidikan nasional sekolah sebagai lembaga pendidikan yang tergolong pada jalur pendidikan formal memiliki karakteristik jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidkan yang melandasi jenjang pendidkan menengah. Pendidkan dasar berbentuk sekolah dasar ( SD) dam madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajatnya.pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah juga merupakan tempat terjadinyah proses sosialisasi yang kedua bagi anak setelah keluarga, sehingga mempengaruhi pribadi anak dan perkembangan sosialnya, serta mempunyai tanggung jawab yang penting bagi pendidikan anak-anak dan pemuda dalam kehidupan.

B. Fungsi dan tujuan pendidikan sekolah
Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sisem pendidikan nasional pembelajaran disekolah hendaknya memiliki fungsi dan tujuan yang mengacu pada pendidikan nasional. Dalam kaitan ini sekolah hendaknya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Soleh Soegiyanto (1994) mengemukakan fungi – fungsi sekolah sebagai lembaga sosial, yaitu:
1. Sekolah berfungsi sebagai lembaga sosialisasi, membantu anak-anak dalam mempelajari cara-cara hidup di tempat mereka dilahirkan.
2. Sekolah berfungsi untuk mentransmisi dan mentranspormasikan kebudayaan.
3. Sekolah berfungsi menyeleksi murid untuk melajutkan pendidikan yang lebih tinggi.
Pada kehidupan modern sekarang ini disamping pendidikan lainnya, kehadiran sekolah sebagai jalur pendidikan formal mempunyai peranan penting, karena tanpa lembaga sekolah, sumber-sumber dan kemampuan -kemampuan masyarakat yang sangat kompleks sulit kiranya untuk ditranspormasikan, atau disampaikan kepada generasi berikutnya secara efektif dan efisien.

2.2 Pendidikan Dalam Keluarga
Awal kehidupan seseorang dimulai dalam lingkungan keluarga, bahkan dalam keluarga pula pada umumnya seseoramg mengakhiri kehidupannya. Sejak mulai lahir dari bayi sampai tumbuh dewasa tidak terlepas dari kehidupannya yang terus menerus berputar sampai terbentuk sebuah keluarga kembali. Dalam keluarga terjadi apa yang dinamakan interaksi antar anggota keluarga, interaksi tersebut dapat terjadi antara suami (ayah) dengan anak, istri ( ibu) dengan anak, anak dengan anak, bahkan terjadi pula antar keluarga satu dengan keluarga lainnya. Dalam interaksi itu terjadi proses belajar, pembinaan, bimbingan atau proses pendidikan.
Dalam hubungannya dengan pendidikan, lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertana dan utama, berlangsung secara wajar dan informal, serta lebih dominan melalui media permainan. Keluarga merupakan dunia anak yang pertama yang memberikan sumbangan mental dan fisik terhadapnya. Dalam keluarga anak lambat laun membentuk konsepsi tentang pribadinya baik tepat maupun kurang tepat. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi dirinya denga kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya.
Orang tua (ibu dan ayah) sebagai pendidik betul – betul merupakan pletak dasar kepribadian anak. Dasar kepribadian tersebut akan bermanfaat atau berperan terhadap pengaruh – pengaruh atau pengalaman – pengalaman selanjutnya, yang datang kemudian,. Anak lahir dalam pemeliharaan keluarga dan dibesarkan dalam keluarga. Anak akan menyerap norma-norma yang ada pada anggota keluarga, dari ibu. Ayah, maupun dari saudara-saudara yang lain. Karena itu orang tua didalam keluarga merupakan kewajiban kodrati untuk memperhatikan dan mendidik anak-anaknya sejak anak dilahirkan, bahkan sudah ditanamkan rasa kasih sayang sejak anak masih dalam kandungan ibunya. Jadi tugas orang tua dalam mendidik ana-anaknya terlepas dari kedudukan, keahlian atau pengalaman dalam bidang pendidikan yang resmi.
Melalui pendidikan dalam keluarga, anak bukan saja diharapkan agar menjadi suatu pribadi yang mantap, yang secara mandiri dapat melaksanakan tugas hidupnya yang baik, melainkan ia juga diharapkan kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kedua segi pendidikan tersebut, kepribadian yang mantap dan anggota mayarakat yang baik, bukan dua hal yang dipertentangkan, melainkan keduanya harus terjalin dalam kehidupan yang serasi. Karena itulah maka pendidikan dalam keluarga merupakan salah satu fungsi pokok dalam keluarga.

A. Peranan anggota keluarga dalam pendidikan anak
Pada umumnya peranan seseorang itu berkaitan dengan harapan-harapan orang lain atau masyarakat terhadapnya sesuai dengan status dan kedudukannya itu.
Pada kebanyakan keluarga, ibu yang memegang peranan pnting terhadap pendidikan anak-anaknya. Ibu dalam keluarga merupakan orang yang pertama kali berinteraksi dengan anak-anak. Pendidikan yang diberikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yag tak dapat diabaikan sama sekali. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya tentu akan mempengaaruhi terhadap pembentukan kepribadian mereka.
Disamping ibu, ayahpun pmempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya terhadap pembentukan kepribadian anak. Dari seorang ayah anak akan mengenal yang namanya wibawa.
Tindakan orang tua diharapkan saling menyeimbangi dan orang tua tampil sebagai penjelas nilai – nilai yang dianut oleh keluarga yang bersangkutan. Peranan orang tua dalam konteks pembinaan anak dalam keluarga meliputi:
1. peran sebagai pendidik
2. peran sebagai panutan
3. peran sebagai pendorong
4. peran sebagai pengawas
5. peran sebagai teman
6. peran sebagai inspirasi
7. peraan sabagai konselor

2.3 Dasar Teoritik Kependidikan Anak
Otoritas orang tua diperkecil oleh otoritas lembaga kemasyarakatan. Peanan orang tua sebagai pendidik dan sumber informasipun telah berkurang, karena pengaruh sumber lain seperti: radio, televisi, mass media lainnya. Banyak teori tentang perilaku manusia dalam merumuskan asumsi dasar sifat manusia. Tetapi pendekata paling dominan adalah psikoanalisis, behaviorisme, kogitif, dan humanisme.
Konsep psikoanalisis melukiskan: manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginannya terpendam. Konsep behaviorisme memandang bahwa manusia itu merupakan makhluk yang digerakkan oleh lingkugannya. Konsep kognitip melihat manusia itu sebagai makhluk yang aktif mengorganisaikan dan mengolah rangsangan (stimulus) yang diterimanya. Konsep humanisme menggambarkan bahwa manusia ini merupakan pelaku aktif untuk merumuskan syrategi transaksional dengan lingkungannya. Ini merupakan teori – eori perilaku yang dipandang relevan untuk dijadikan pijakan atau menjawab masalah perilaku mengasuh anak balita.
Teori stimulus-Respons (S-R) dari Watson (1913) sbenarnya sudah diketengahkan oleeh Pavlop (1902) da Thondikke (1908). Pavlop telah menyodorkan hukum penguat (Law of Reinforvement) dan Thondike telah mengukuhkan Hukum Efek (Law Efect).
Krech dan Crutcfield menyatakan bahwa perilaku setiap orang dibentuk oleh konspsi – konsepsinya sendiri tentang dunia. Karena itu dunia sosial seseorang arus digambarkan sebagaimana dipersepsinya. Kemudian ia merumuskan proposisi dinamika perilaku sebagi berikut:
1. Unit peting memadai untuk menganalisis motivasi adalah perilaku yang melibatkan kebutuhan dan tujuan
2. Dinamika perilaku merupakan akibat dari ciri lapangan psikologik pada saat itu
3. Ketidak stabilan lapangan psikologik menimbulkan “ktegangan” yang cenderung mempengauhi pesepsi, kognisi, dan aksi untuk merubah lapangan tersebut ke arah stuktur yang lebih stabil lagi
4. Frustasi terhadap pencapaian tujuan dan kegagalan dalam mengurangi ketegangan dapat menimbulkan berbagai perilaku adaptif atau maladatif
5. Cara yang khusus dalam pencapaian tujuan dan penggunaan ketegangan dapat dipelajari dan dirasakan oleh seseorang.

Van Dijk (dalam soelaeman,1994) menunjuk, bahwa dahulu pendidikan berpusat pada keluarga sebagai pusat pendidikan bagi anak dalam segala bidang. Tugas keluarga dalam mendidik anaknya tidak saja mencakup pengembangan individu anak agar menjadi pribadi yang mantap, akan tetapi meliputi pula upaya membantuhnya dan mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat yang baik. Karl Mannhein (dalam Soelaeman) mengemukakan, bahwa anak tidak didik dalam ruang dan keadan yang abstrak, melainkan dalam kehidupan masyarakat tertentu.

2.4 Fungsi Sosialisasi dan Pola Asuh Keluarga
Dalam rangkah melaksanakan fungsi sosialisasi itu keluarga menduduki kedudukan sebagai penghubung anak dalm kehidupan sosial dan norma – norma sosial.
Faktor yang menyebabkan peran keluarga sangat penting dalam proses sosialisasi anak adalah sebagai berikut :
a. Keluarga merupakan kelompok kecil yang anggotanya berinteraksi face to face secara tertutup.
b. Orang tua mempunyai motivasi kuat untuk mendidik anak karena anak merupakan buah dari kasih sayang hubungan suami istri.
c. Karena hubungan sosial dalam keluarga bersifat tetap.

Fungsi sosialisasi menunjukkan peran keluarga dalm membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga, anak mempelajari pola-pola sikap, tingkah laku, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai di masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya.
Adapun tujuan dari sosialisasi dalam lingkungan keluarga, yaitu orang tua mengajarkan kepada anaknya tentang :
a. Penguasaan Diri
Masyarakat menuntut penguasaan diri setiap anggotanya. Proses mengajar anak untuk menguasai dirinya timbul pada saat orang tua melatih anak untuk memelihara kebersihan dirinya.
b. Nilai
Nilai dasar dalam diri seseorang terbentuk pada saat berusia enam tahun. Bersamaan dengan latihan penguasaan diri. Sebaiknya anak nilai-nilai.
c. Peranan Sosial
Setelah pada diri anak berkembang kesadaran diri sendiri yang membedakan dirinya dengan orang lain, dia mulai mempelajari peranan sosial yang sesuai dengan gambaran tentang dirinya.

Alat pendidikan yang digunakan dalam keluarga adalah kasih sayang dan kewibawaan. Kasih sayang orang tua berperan melindungi anak dalam hal ketidakberdayaannya. Dengan dilandasi oleh kasih sayang, anak akan merasa terlindungi dan merasa aman, memungkinkan anak akan tumbuh dan berkembang secara baik. Tindakan kewibawaan sebagai perilaku seseorang yang tercermin pada rasa tanggung jawab, sehingga orang lain merasa hormat kepadanya.
Polah asuh yang dilaksanakan dalam keluarga sangat berperan dalam pembentukan pribadi anak. Hubungan emosional muncul karena hubungan cinta kasih sayang ada dalam keluarga merupakan unsur yang paling mendasar bagi perkembangan anak. Pola asuh dalam keluarga diantaranya :
a. Pola asuh yang memanjakan
Dalam hal ini masih ada orang tua yang mengartikan kasih sayang dengan memanjakan yang berlebihan, sehingga sesala sesuatu yang diberikan kepada si anak diluar batas kewajaran. Akibat hal ini si anak tidak dapat mengembangkan dirinya karena terlalu dikhwatirkan oleh orang tuanya.
b. Pola asuh membiarkan
Pola ini dilakukan eloh orang tua degan membiarkan anak sendiri tanpa mengarahkan. Anak dapat berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya. Akibat hal ini kemungkinan yang muncul adalah anak akan mementingkan dirinya sendiri, sulit untuk bekerja sama, sikap menentamg.
c. Pola asuh otoriter
Dalam pola ini orang tua bertindak bahwa segala sesuatu yang menjadi aturannya harus dijalani dan dipatuhi oleh anak. Akibat dari pola ini yaitu anak tidak akan pernah mampu mengambil keputusan sendiri selalu bertanya kepada orang tuanya, atau enggan dam tidak dapat mengambil inisiatif sendiri.
d. Pola asuh otoriatif
Pola asuh yang wajar dan tepat untuk membantu perkembangan petensi- potensi anak yang dibawanya sejak lahir. Dalam penerapan pola ini disesuaikan denagn situasi dan kondisi.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Dalam melaksanakan tugasnya sekolah tergolong pada lembaga pendidikan formal merupakan tempat berlangsungnya proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sisem pendidikan nasional pembelajaran disekolah hendaknya memiliki fungsi dan tujuan yang mengacu pada pendidikan nasional. Dalam kaitan ini sekolah hendaknya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dalam hubungannya dengan pendidikan, lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertana dan utama, berlangsung secara wajar dan informal, serta lebih dominan melalui media permainan. Keluarga merupakan dunia anak yang pertama yang memberikan sumbangan mental dan fisik terhadapnya. Dalam keluarga anak lambat laun membentuk konsepsi tentang pribadinya baik tepat maupun kurang tepat. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi dirinya denga kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Fungsi sosialisasi menunjukkan peran keluarga dalm membentuk kepribadian anak
Pola asuh yang dilaksanakan dalam keluarga sangat berperan dalam pembentukan pribadi anak. Dalam menentukan pola asuh, harus dilandasi oleh kasi sayang yang merupakan alat pendidkan, sehimgga potensi anak dapat berkembang sewajarnya. Pola asuh yang digunakan dalam keluarga juga harus memperhatikan perkembangan anak itu sendiri.
3.2 Saran
Kita sebagai calon guru maupun orang tua harus mengetahui betapa pentingnya pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan yang seyogyiannya untuk kepentingan kita dan juga harus bisa dirasakan oleh semuannya manusia agar dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak kita dan untuk mengembangkan potensi kita agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehimgga dapat bersaing dengan manusia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiwinata, jajat dan achmad hufad. (2007). Sosiologi antropologi Pendidikan. Bandung: UPI PRESS
Kuswanto dan Bambang Siswanto. (2003). Sosiologi. Solo: Tiga Serangkai
Sadulloh Uyoh, Drs. (2003). Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: AlFABETA.

Sadulloh Uyoh, dkk. ( 2007). PEDAGOGIK.. Bandung: CIPTA UTAMA.

makalah sosial: “kemajemukan masyarakat indonesia”


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pernahkah anda perhatikan keadaan masyarakat Indonesia ? Bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini, terdiri dari bermacam suku bangsa, budaya, ras dan agama. Disebut juga masyarakat majemuk atau multikultur. Kondisi masyarakat seperti ini jika berjalan serasi dan harmonis akan menciptakan integrasi sosial. Jika tidak, terjadilah disintegrasi sosial atau konflik sosial. Pengaruh kemajemukan masyarakat yang perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan konflik sosial adalah munculnya sikap primordial (primordialisme) yang berlebihan dan stereotip etnik.
Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnisitas maupun budaya serta agama dan kepercayaannya. Kemajemukan juga menjangkau pada tingkat kesejahteraan ekonomi, pandangan politik serta kewilayahan, yang semua itu sesungguhnya memiliki arti dan peran strategis bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, secara bersamaan kemajemukan masyarakat itu juga bersifat dilematis dalam kerangka penggalian, pengelo1aan, serta pengembangan potensi bagi bangsa Indonesia untuk menapaki jenjang masa depannya.
Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama. Sebaliknya, jika kemajemukan masyarakat tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menyuburkan berbagai prasangka negatif (negative stereotyping) antar individu dan kelompok masyarakat yang akhirnya dapat merenggangkan ikatan solidaritas sosial.
1.2 Rumusan Masalah
Berawal dari latar belakang tersebut, Kami mencoba menyampaikan permasalahan antara lain:
1. Bagaimana kemajemukan masyarakat di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh kemajemukan masyarakat di Indonesia ?
3. Bagaimana ketergantungan Indonesia pada negara asing?
1.3 Tujuan
Tujuan pembuatan Makalah ini adalah Untuk Memenuhi salah Satu Tugas Mata kuliah Perspektif Sosial Budaya serta untuk wawasan dan ilmu kami tentang pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia.
1.4 Metode dan Prosedur
Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan makalah ini yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku dan browsing di internet.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Istilah Masyarakat Indonesia Majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnivall dalam bukunya Netherlands India: A Study of Plural Economy (1967), untuk menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnis sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh struktur masyarakatnya yang unik, karena beranekaragam dalam berbagai hal.
Faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Keadaan geografi Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari lima pulau besar dan lebih dari 13.000 pulau kecil sehingga hal tersebut menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa, dimana setiap suku bangsa memandang dirinya sebagai suku jenis tersendiri.
b. Letak Indonesia diantara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik serta diantara Benua Asia dan Australia, maka Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Hal ini mempengaruhi terciptanya pluralitas/kemajemujkan agama.
c. Iklim yang berbeda serta struktur tanah di berbagai daerah kepulauan Nusantara ini merupakan faktor yang menciptakan kemajemukan regional.
Seperti yang telah dijelaskan bahwa kemajemukan Indonesia tampak pada perbedaan warga maryarakat secara horizontal yang terdiri atas berbagai ras, suku bangsa, agama, adat dan perbedaan-berbedaan kedaerahan.
Menurut Robertson (1977), ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri warna kulit dan fisik tubuh tertentu yang diturunkan secara turun temurun.Untuk itu ras yang hidup di Indonesia antara lain Ras Melayu Mongoloid, Weddoid dan sebagainya. Sedangkan untuk suku bangsa / etnis yang tersebar di Indonesia sangatlah beraneragam dan menurut Hildred Geertz di Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa, dimana masing-masing memiliki bahasa dan identitas kebudayaan yang berbeda. Dalam kemajemukan agama di Indonesia secara umum agama yang berkembang di Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha. Selain itu terdapat agama-agama lain seperti Kong Hu Chu, Kaharingan di Kalimantan, Sunda Kawitan (suku Baduy) serta aliran kepercayaan.
Dengan demikian keanekaragaman tersebut merupakan suatu warna dalam kehidupan, dan warna-warna tersebut akan menjadi serasi, indah apabila ada kesadaran untuk senantiasa menciptakan dan menyukai keselarasan dalam hidup melalui persatuan yang indah yang diwujudkan melalui integrasi.
Ciri-ciri masyarakat majemuk menurut Vandenberg :
a. Segmentasi ke dalam kelompok-kelompok.
b. Kurang mengembangkan konsensus.
c. Sering mengalami konflik.
d. Integrasi sosial atas paksaan.
e. dominasi suatu kelompok atas kelompok lain

2.2 Pengaruh Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan suku bangsa,ras dan agama dapat dibagi atas pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya adalah terdapat keanekaragaman budaya yang terjalin serasi dan harmonis sehingga terwujud integrasi bangsa. Pengaruh negatifnya antara lain :
a. Primordial
Karena adanya sikap primordial kebudayaan daerah, agama dan kebiasaan di masa lalu tetap bertahan sampai kini. Sikap primordial yang berlebihan disebut etnosentris. Jika sikap ini mewarnai interaksi di masyarakat maka akan timbul konflik, karena setiap anggota masyarakat akan mengukur keadaan atau situasi berdasarkan nilai dan norma kelompoknya. Sikap ini menghambat tejadinya integrasi sosial atau integrasi bangsa. Primordialisme harus diimbangi tenggang rasa dan toleransi.
b. Stereotip Etnik
Interaksi sosial dalam masyarakat majemuk sering diwarnai dengan stereotip etnik yaitu pandangan (image) umum suatu kelompok etnis terhadap kelompok etnis lain (Horton & Hunt). Cara pandang stereotip diterapkan tanpa pandang bulu terhadap semua anggota kelompok etnis yang distereotipkan, tanpa memperhatikan adanya perbedaan yang bersifat individual. Stereotip etnis disalah tafsirkan dengan menguniversalkan beberapa ciri khusus dari beberapa anggota kelompok etnis kepada ciri khusus seluruh anggota etnis.
Dengan adanya beberapa orang dari sukubangsa A yang tidak berpendidikan formal atau berpendidikan formal rendah, orang dari suku lain (B) menganggap semua orang dari sukubangsa A berpendidikan rendah. Orang dari luar suku A menganggap suku bangsanya yang paling baik dengan berpendidikan tinggi. Padahal anggapan itu bisa saja keliru karena tidak semua orang dari sukubangsa di luar sukubangsa A berpendidikan tinggi, banyak orang dari luar sukubangsa A yang berpendidikan rendah. Jika interaksi sosial diwarnai stereotip negatip, akan terjadi disintegrasi sosial. Orang akan memberlakukan anggota kelompok etnis lain berdasarkan gambaran stereotip tersebut. Agar integrasi sosial tidak rusak, setiap anggota masyarakat harus menyadari bahwa selain sukubangsa ada faktor lain yang mempengaruhi sikap seseorang, yaitu pendidikan, pengalaman, pergaulan dengan kelompok lain, wilayah tempat tinggal, usia dan kedewasaan jiwa.
c. Potensi Konflik
Ciri utama masyarakat majemuk (plural society) menurut Furnifall (1940) adalah kehidupan masyarakatnya berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka (secara essensi) terpisahkan oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial yang melekat pada diri mereka masing-masing serta tidak tergabungnya mereka dalam satu unit politik tertentu.
Mungkin pendekatan yang relevan untuk melihat persoalan masyarakat majemuk ini adalah bahwa perbedaan kebudayaan atau agama memang potensial untuk mendestabilkan negara-bangsa. Karena memang terdapat perbedaan dalam orientasi dan cara memandang kehidupan ini, sistem nilai yang tidak sama, dan agama yang dianut masing-masing juga berlainan. Perbedaan di dalam dirinya melekat (inherent) potensi pertentangan, suatu konflik yang tersembunyi (covert conflict). Namun demikian, potensi itu tidak akan manifes untuk menjadi konflik terbuka bila faktor-faktor lain tidak ikut memicunya. Dan dalam konteks persoalan itu nampaknya faktor ekonomi dan politik sangat signifikan dalam mendorong termanifestasinya konflik yang tadinya tersembunyi menjadi terbuka.
Furnivall sendiri sudah mensinyalir bahwa konflik pada masyarakat majemuk Indonesia menemukan sifatnya yang sangat tajam, karena di samping berbeda secara horisontal, kelompok-kelompok itu juga berbeda secara vertikal, menunjukkan adanya polarisasi. Artinya bahwa disamping terdiferensiasi secara kelompok etnik agama dan ras juga ada ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sarana produksi dan kekayaan. Ada ras, etnik, atau penganut agama tertentu yang akses dan kontrolnya pada sumber-sumber daya ekonomi lebih besar, sementara kelompok yang lainnya sangat kurang. Kemudian juga, akses dan kontrol pada sektor politik yang bisa dijadikan instrumen untuk pemilikan dan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, juga tidak menunjukkan adanya kesamaan bagi semua kelompok.
Di Kalimantan Barat dan Tengah para perantau Madura yang beragama Islam setahap demi setahap bisa menguasai jaringan produksi dan distribusi ekonomi. Demikian pula dengan orang-orang Bugis-Makassar dan Buton yang umumnya beragama Islam di kawasan Timur Indonesia telah membuat jaringan yang cukup luas dalam sektor ekonomi ini. Termasuk dalam kasus ini adalah orang-orang Cina yang sebagian besar beragama non-Islam yang menguasai sebagian besar sarana dan aset produksi serta jaringan distribusi di kota-kota besar dan menengah Indonesia. Ketika Orde Baru memegang tampuk pemerintahan tampaknya ketimpangan ekonomi dan politik antar kelompok etnik dan ras ini tidak secara sungguh-sungguh dicoba untuk dihapuskan. Malah pemihakan pada kelompok tertentu sangat kentara, sementara kelompok yang lain mengalami proses marjinalisasi. Di sinilah polarisasi antar kelompok masyarakat yang berbeda secara kultural dan agama itu menjadi semakin tajam. Di samping itu, pemerintah dan masyarakat di daerah secara politik betul-betul lemah, tidak memiliki saluran institusional yang memungkinkan kepentingan dan kebutuhan mereka dapat diakomodasi. Di sini sentralisme adalah ciri utama sistem politik negara Orde Baru.
Memang selama rezim Orde Baru berkuasa konflik itu tidak banyak muncul, kalaupun terjadi ledakannya tidak besar dan akan segera diredam secara represif. Namun pendekatan keamanan itu tidak menghilangkan potensi konflik tersebut, karena akar persoalannya tidak dipecahkan. Hubungan antar kelompok tetap dalam situasi ketegangan, menunggu momen untuk meledak. Karena itu, ketika rezim Orde Baru mulai kehilangan legitimasi dan kemudian jatuh, konflik yang tadinya laten menjadi terbuka.
Hal ini dikarenakan, bahwa pengkotakan masyarakat hanya mampu menekan eskalasi konflik dan disharmoni sosial dalam masyarakat, namun ia tidak mampu menghilangkan poensi-potensi konflik yang telah lama dan masih terpendam dalam masyarakat. Konflik dan disharmoni sosial dapat muncul karena mereka, kelompok-kelompok sosial tersebut tetap hidup berdampingan secara fisik dalam suatu komunitas masyarakat. Pembenaran atas ketidaksamaan, pada hakekatnya adalah juga sebentuk pembenaran terhadap adanya potensi potensi konflik dalam masyarakat yang pluralis.
2.3 Ketergantunagn Indonesia Pada Bantuan Luar Negeri
Pada dekade tahun 50-an setelah merdeka, Indonesia memasuki era konsolidasi dan pembangunan. Namun setelah perjuangan panjang merebut kemerdekaan dan juga perjuanagan fisik sesudah kemerdekaan, tidaklah mudah melaksanakan pembangunan dengan kondisi rakyat yang masih menderita apalagi situasi ekonomi pun masih morat-marit sehingga pembangunan pun tersendat.
Pada tahun di mulainya orde lama, yaitu tahun 1957-1965 menurut Roxborough, masyarakat dunia ketiga (Indonesia) telah gagal berkembang karena terlalu miskin. Ditambah lagi keadaan masyarakat yang masih memprihantinkan.
Pada masa orde lama, Indonesia mulai mencari dan menerima bantuan luar negri karena pemerintah waktu itu mengeluarkan kebijakan untuk mulai membangun dan diperlukan pengerahan dana yang sangat besar.
Awal kebangkitan orde baru ditandai dengan awal ketregatugam Indonesiaterhadap negara-negara maju, seperti Amerika, Jepang, Jerman dan lain-lain. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah pinjaman yang diterima pemerintah orde baru adalah dari dunia barat bertolak belakang dengan kebijakan luar negeri pada masa orde lama.
Pembangunan Indonesia yang bergantung pada pinjaman luar negeri tidak terlepas dari sejara politik luar negeri Indonesia itu sendiri. Menurut Arief Budiman, tiap negara mempunyai keunikan permasalahannya yang berbeda karena latar belakang sejarah yang berbeda pula. Begitu pula dengan Indonesia, dimana Indonesia ikut berperan aktif melaksanakan perdamaian dunia sehingga kedekatan hubungan dengan negara lain-lian terutama negara-negara barat.Bantuan luar negeri yang mejadi andalan utama indonesia dalam upaya mendapatkan dana secara muda ternyata sangat mengikat baik dalam bidang ekonomi bahkan politik yang saling berhubungan.
Menurut Gunadi bantuan luar negeri tidak ada yang murni bersifat ekonomi atau bersifat politik saja. Pemberi pinjaman dan penerima pun selalu dilandasi kepentingan ekonomi dan politik. Mereka juga memperhitungkan manfaat yang diperoleh naik oleh sipemberi maupun oleh si penerima sesuai dengan sifat pemerintahannya masing-masing.
Sebagai negara yang memiliki ketergantungan ekonomi pada negara-negara industri maju, Indonesia mempunyai kewajiban untuk membeli produk dari negara-negara pemberi pinjaman tersebut, sehingga Indonesia menjadi negara yang ketergantungan.
Ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri secara tidak langsung memberi dua dampak yaitu:
 Dampak positif : 1. membuka lapangan pekerjaan
2. menambah devis
3. perekonamian bertumbuh pesat
 Dampak negatif : 1. Produk dalan negeri kurang laku dipasaran karena kualitas produknya dibawah kualitas produk luar negeri.
2. SDA rusak dan dimanfaatkan oleh orang lain.
Sedagkan menurut Goldthorpe ( 1992 : 242 ) akibat dari menjamurnya PMA yang merupakan dampak dari adanya bantuan luar negeri adalah :
- Meningkatnya urbanisasi karena di desa tanah garapannya menjadi hilang atau berubah fungsi
- Banyaknya gelandangan di kota, karena kaum urban tidak memiliki modal ataupun pengetahuan sebagai bekal untuk hidup di kota.
- Pedesaan semakin dikuasai oarang orang kota sehigga tanpa disadari menyebabkan ekspansi ekonomi

Masuknya unsur-unsur asing kapitalis selain berpengaruh pada perekonomian indonesia juga berpengaruh pada sistem politik indonesia. Bermunculnya para konglomerat merupakan pengaruh dari sistem kapitalis yang secara tidak langsung adalah dampak dari adanya bantuan luar negeri. Akibatnya sebagai negara penghasil bahan baku untuk negara-negara industri yang sekaligus sebagai pengimpaor dan pasar hasil industri.
Untuk mengatasi masalah masalah tersebut, yang paling penting adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Melalui pendidikan sekolah semua itu bisa dicapai.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Istilah Masyarakat Indonesia Majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnivall dalam bukunya Netherlands India: A Study of Plural Economy (1967), untuk menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnis sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh struktur masyarakatnya yang unik, karena beranekaragam dalam berbagai hal.
Faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Keadaan geografi Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan
b. Letak Indonesia diantara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik serta diantara Benua Asia dan Australia, maka Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan.
c. Iklim yang berbeda serta struktur tanah di berbagai daerah kepulauan Nusantara ini merupakan faktor yang menciptakan kemajemukan regional.
Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan suku bangsa,ras dan agama dapat dibagi atas pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya adalah terdapat keanekaragaman budaya yang terjalin serasi dan harmonis sehingga terwujud integrasi bangsa. Pengaruh negatif, munculnya sikap primordial (primordialisme) yang berlebihan yang mewarnai interaksi sosial sehingga muncul disintegrasi atau konflik sosial.

3.2 Saran
Di tengah arus reformasi dewasa ini, agar selamat mencapai Indonesia Baru, maka idiom yang harus lebih diingat-ingat dan dijadikan landasan kebijakan mestinya harus berbasis pada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, sekali pun berada dalam satu kesatuan, tidak boleh dilupakan, bahwa sesungguhnya bangsa ini berbeda-beda dalam satu kemajemukan.
Dengan demikian keanekaragaman tersebut merupakan suatu warna dalam kehidupan, dan warna-warna tersebut akan menjadi serasi, indah apabila ada kesadaran untuk senantiasa menciptakan dan menyukai keselarasan dalam hidup melalui persatuan yang indah yang diwujudkan melalui integrasi.
Maka, Indonesia Baru yang kita ciptakan itu, hendaknya ditegakkan dengan menggeser perbadaan yang ada dengan mengedepankan keBhinnekaan sebagai strategi integrasi nasional. Namun, jangan sampai kita salah langkah, yang bisa berakibat yang sebaliknya: sebuah konflik yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Ridwan dan Elly Malihah. (2007) . Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Bandung : Yasindo Multi Aspek
Hermawan, Ruswandi dan Kanda Rukandi. (2007). Perspektif Sosial Budaya. Bandung: UPI PRESS
Hermawan, Ruswandi dkk. (2006) . perkembangan masyarakat dan Budaya. Bandung : UPI PRESS
Kuswanto dan Bambang Siswanto. (2003). Sosiologi. Solo: Tiga Serangkai

makalah sosial: “kejahatan politik”


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sampai saat ini, istilah kejahatan politik atau delik politik lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun rumusan di dalam perundang-undangan kita yang memberikan pengertian kejahatan politik atau delik politik. Padahal untuk kepentingan praktis, batasan pengertian kejahatan politik mempunyai arti penting dalam rangka menentukan apakah pelaku kejahatan politik dapat diekstradisi atau tidak.
Dalam pasal 5 undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, disebutkan bahwa kejahatan politik tidak dapat diekstradisi. Akan tetapi pasal tersebut juga memberi pengecualian terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu yang pelakunya dapat diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Pasal 5 undang-undang tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarganya dianggap sebagai kejahatan politik.
Selain pembatasan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarganya dianggap bukan sebagai kejahatan politik, dalam undang- undang ekstradisi terdapat lampiran yang memuat beberapa jenis kejahatan yang dapat diekstradisi. Sungguhpun demikian, tidak dapat secara a contrarie jenis-jenis kejahatan di luar yang ditentukan di dalam lampiran itu merupakan kejahatan politik. Sebab, di luar jenis kejahatan yang disebutkan dalam lampiran tersebut, masih sangat banyak jenis kejahatan yang tidak masuk dalam pengertian kejahatan politik.
Sehubungan dengan tidak adanya pengertian yuridis tentang kejahatan politik, maka kita harus mencari pengertian itu melalui berbagai referensi. Tulisan berikut ini akan mengulas tentang berbagai pengertian kejahatan politik dan parameter suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan politik.
1.2. Rumusan masalah
Berpijak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan makalah ini adalah :
1. Apa yang dimaksud dengan kejahatan politik ?
2. Bagaimana parameter kejahatan politik itu ?

1.3. Tujuan
Tujuan pembuatan Makalah ini adalah Untuk Memenuhi salah Satu Tugas Mata kuliah Budaya Masyarakat Demokrasi serta untuk wawasan dan ilmu kami tentang perkembangan demokrasi yang di terapkan oleh Indonesia

1.4. Metode dan Prosedur
Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan makalah ini yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku dan browsing di internet.

1.5. Sistematika Penulisan
Makalah ini disusun dengan menggunakan kaidah penulisan makalah secara umum yaitu :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
I.I. Latar Belakang Masalah
I.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan
1.4. Metode
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi
2.2 Pengertian Mahkamah Konstitusi
2.3 Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi
2.4 Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi
BABA III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Kejahatan Politik
Masyarakat awam menyebut setiap perkara pidana yang substansinyya menyangkut konflik kepentingan antara warga negara dengan pemerintah yang bertalian dengan pengaturan kebebasan warga negara dalam negara hukum dan atau berfungsinya lembaga-lembaga negara sebagai delik politik atau kejahatan politik. Pendapat masyarakat yang demikian tidaklah dapat disalahkan. Sebab, begitu luasnya cakupan pengertian politik, maupun pengertian kejahatan. Dalam perspektif kriminologi istilah jahat dapat dilabelkan oleh orang yang berkuasa kepada perilaku tersebut mengancam keduduk yang dianggapnya legal. Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan, pendefinisian perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pidana politik senantiasa dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi oleh negara dalam kurun waktu tertentu dan persepsi dari elite pemegang kekuasaan negara terhadap tantangan tersebut.
Dari segi istilah, kejahatan politik merupakan kata majemuk “kejahatan” dan “politik”. Namun apabila dilihat dari kata majemuk ini, kita akan menemui masalah, sebab begitu banyak pengertian yang kita dapatkan dari istilah kejahatan maupun istilah politik. Seperti yang telah diutarakan pada bagian pendahuluan, kejahatan dapat diberi pengertian berdasarkan Legal Definition of Crimes dan Social Definition of Crimes. Kejahatan dalam pengertian J D Crimes adalah perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan dalam Perundang-undangan pidana. Sementara kejahatan berdasarkan social Definition of crimes adalah definisi kejahatan sesuai dengan.
Dengan kata lain, kejahatan tersebut belum dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, seperti kejahatan politik (political crime) kejahatan krah putih (white collar crime), kejahatan korporasi (corporate crime), kejahatan jalanan (Street crime), kejahatan dalam rumah tangga (domestic crime) dan lain sebagainya. Demikian pula untuk istilah politik, terlalu banyak pengertian politik yang dapat kita temukan, sebab politikberkaitan erat dengan tujuannegara, kekuasaan dalam arti mendapatkan dan mempertahankannya pengngambilan keputusan, kebijakan pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Menurut Yuwono Sudarsono, politik adalah proses hidup yang serba hadir dalam setiap lingkungan sosial budaya. Politik juga sering disalahartikan, misalnya larangan untuk berpolitik, deidiologisasi, deparpolitisasi yang hampir semua orang telah mengetahui bahwa pelarangan itu juga merupakan perbuatan politik.
Sekalipun terdapat berbagai pengertian politik, dengan pencapaian tujuan oleh individu, manusia yang dihubungkan dengan faktor kekuasaan atau kewenangan. Studi yang dilakukan oleh Loubby Luqman dalam disertasinya—yang berjudul Kejahatan Terhadap Kemanan Negara—belum berhasil menjelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan politik atau delik politik. Beberapa ulasan berkenaan dengan kejahatan politik berikut mi sebagian besar diambilkan dan tulisan tersebut.
Dalam rangka menjelaskan pengertian kejahatan politik, para penulis hukum pidana mencoba membedakannya dengan kejahatan umum. Hazewinkel Suringa penjahat politik tergolong pelaku yang bendasarkan keyakinan. Pada kejahatan pelaku berkeyakinan (overtuigzngc claders) bahwa pandangannya tentang hukum dan kenegaraan lebih tepat dan pandangan negara yang sedang berlaku. Oleh karena itu,iatidak mengakui sahnya tertib hukum ygng berlaku sehingga harus diubah atau diganti sama sekali sesuai dengan idealnya. Hal Ini berbeda dengan penjahat umum. Meskipun penjahat umum melakukan perbuatan pidana, tetapi penjahat umum tidak menyangsikan sahnya tertib hukum yang benlaku di negara
Menurut Remmelink, perbedaan antara penjahat politik dengan penjahat umum dapat dilihat dan motif yang mengendalikan perbuatannya. Penjahat dikendalikan oleh motif altruistik atau orang lain. Motif tersebut oleh keyakinannya bahwa tertib masyarakat atau negara atau pimpinan dirubah sesuai dengan idealnya. Sedang penjahat biasa dikendalikan oleh motif ego Remmelink juga membedakan antara kejahatan politik dan perbuatan politik.
Penjahat politik menghendaki pengakuan dari norma-norma yang diperjuangkan agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku. Sernentara perbuatan politik dilakukan bukan semata-mata karena keberatan terhadap norma yang dilanggarnya, akan tetapi terutama keberatan terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dan tertib hukurnatau berkeberatanterhadap situasi-situasi hukum yang dianggap tidak adil. Pembedaan mi penting untuk kualifikasi kejahatan politik dengan perbuatan politik yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Perbuatan politik tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat, tetapi semata-mata untuk memperbaiki keadaan masyarakat dengan perbuatan, antara lain demonstrasi, petisi, aksi protes dan lain sebagainya. Seorang pelaku perbuatan politik menolak melakukan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan hati nuraninya.
Christine van Wijngaert juga tidak secara jelas memberikan pengertian kejahatan politik atau delik politik. Christine membedakan a pseu4 d an politi cal refugee. Politi cal offender diartika sebagaikejahatan politik yang melanggar ketentuanpidana dengan dasar Sementara pseudo political fender diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan seolah-olah berlata politik, tetapi sebenarnya motivasipoliti sang lemah.
Sedangkan political refugee adalah mereka melarikan diri keluarnegeri karena pemerintahnya berdasarkan perbedaan politik, ras, agama dan lain sebagainya. Seorang pengungs ipolitik adalah seorang korban pasif dan suatu gejolak politik, tidak ikut aktif dalam suatu oposi di negerinya. Mereka tidak kembali ke negeri asalnya karena ada resiko akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil.
Definisi lain mengenai kejahatan politik adalah menurut konferensi internasional tentang hukum pidana. Konferensi tersebut memberi pengertian kejahatan politik sebagai kejahata yang menyerang organisasi maupun hak penduduk yang timbul dari berfungsinya negara tersebut. Penger tersebut juga belum menjelaskan siapa yang menjadi subyek hukum dan delik politik, apakah individu, korporasi, ataukah negara. Demikian pula organisasi mana yang dimaksud, sebab begitu banyak organisasi yang didirikan di suatu negara.

2.2. Parameter Kejahatan Politik
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas yang belum secara tegas memberikan pengertian kejahatan politik, kiranya untuk menerapkan apakah terhadap pelaku perbuatan yang diindikasikan mempunyai unsur politik dapat diekstradisi ataukah tidak masih memerlukan pembahasan secara mendalam dan memerlukan keputusan politik dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Memang sulit untuk menentukan pengertian kejahatan politik. Penjelasan tersebut di atas hanya menunjukkan perbedaan antara pelaku pada kejahatan biasa dengan kejahatan politik serta sifat perbuatannya itu sendiri.
Walaupun demikian sekedar pegangan untuk menentukan apakah suatu kejahatan termasuk sebagai kejahtan politik, parameter yang dapat digunakan adalah:
1. Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku di suatu negara;
2. Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga lembaga negara;
3. Perbuatan tersebut secara dominan menampakan motif dan tujuan politiknya;
4. Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dan keadaan yang berlaku sekarang.
Akan tetapi untuk menetapkan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan politik harus tetap hati-hati, karena demokratisasi politik dan penegakan hak asasi manusia telah menjadi isu global. Perjuangan berbagai bangsa untuk melepaskan diri dari kolonialisme telah nenjadikan kejahatan politik menjadi semakin nisbi. Kejahatan politik adakalanya juga berkaitan dengan dimensi tempat dan waktu.
Hal ini dikarenakan apa yang dianggap sebagai kejahatan di suatu negara belum tentu dianggap sebagai kejahatan di negara lain. Kritik terhadap kekuasaan negara adakalanya dianggap sebagai kejahatan oleh penguasa penguasa totaliter, tetapi tidak disebut sebagai kejahatan bagi negara yang menganut paham demokrasi. Seorangfreedomfighterjuga disebut sebagai penjahat atau pemberontak oleh penguasa berdasarkan tertib hukum yang berlaku, tetapi ia dapat disebut sebagai pahiawan manakala tertib hukum yang dicitakan terwujud sesuai dengan idealita yang dianutnya.

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Dalam pembahasan pertama dijelaskan bahwa kejahatan politik itu meliputi state crime dan yang bukan state crime, sedangkan dalam berbagai definisi dijelaskan bahwa kejahatan negara dikatakan identik dengan kejahatan politik yakni berupa tindakan/perbuatan yang melawan negara seperti melanggar ketertiban umum, terorisme, subversive (menggulingkan ideologi negara), mengganggu keamanan negara dan lainnya.
Kejahatan Negara mulai mendapat perhatian di Indonesia setelah berakhirnya orde baru, hal ini diperlihatkan dengan munculnya UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM, dengan munculnya pengadilan HAM tersebut dalam undang-undang memperlihatkan bahwa kejahatan negara mulai mendapatkan perhatian di Indonesia, hal ini menunjukkan suatu perubahan karena pada masa orde baru kejahatan negara tidak diperhatikan bahkan secara tidak langsung dikatakan sebagai bukan kejahatan.
Karakteristik kejahatan negara adalah yang pertama, siapa musuh negara (state enemy) seperti ancaman terhadap pertahanan nasional dan lainnya. Berikutnya kejahatan negara tersebut sistematis, terpola, dan korbannya besar. Serta yang terakhir, dilakukan secara commission maupun imussion.
Dilihat dari pelaku kejahatan negara, pelakunya meliputi alat kekerasan negara seperti polisi, intelijen, tentara dan lainnya. Pelaku lainnya yaitu perancang kebijakan negara seperti pejabat tinggi negara, dan millisia seperti kasus Timor-timor (terdapatnya group sipil yang ikut membantu usaha negara dalam melaksanakan kegiatan separatisme)
Bentuk-bentuk kejahatan negara adalah:
1. Kejahatan terhadap manusia
2. Genosida Genosida ini dapat diartikan pembantaian/ kekerasan terhadap golongan etnies tertentu
3. Penyiksaan.
4. Terorisme (disebabkan oleh identifikasi kelompok ekstrim)
5. Perang
6. Kejahatan lingkungan
7. Penyelundupan dan lainnya.
Kalau kita melihat kepada Adjudikan dari kejahatan negara, dalam pembahasanya meliputi siapa yang melakukan kejahatan, siapa yang akan diajukan ke pengadilan, serta dapat dibenarkan amnesti atau tidak. Sedangkan Komnas HAM hanya bisa melakukan adjudikasi terhadap kejahatan terhadap manusia dan genosida.
Dalam pembahasan berikutnya juga dijelaskan bahwa dengan adanya negara demokrasi sebenarnya kejahatan negara dapat diminimalisir/berkurang bahkan bisa menjadi tidak ada lagi, hal ini dibuktikan dengan berbagai data yang memaparkan tingkat kejahatan negara yang selalu berkurang setiap tahunnya., kemudian juga dipaparkan bahwa hal ini bias terjadi jika masyarakat sipil aktif dalam menjalankan perannya sebagai warga negara di negara demokrasi maka angka kekerasan akan menjadi berkurang.

3.2. Saran
Menurut pendapat saya dari berbagai hal yang dipaparkan dalam kuliah umum ini, saya sangat setuju bahwa kejahatan negara di Indonesia ini mulai bangkit pasca orde baru, hal ini dibuktikan dengan adanya keseriusan negara terhapap berbagai hal seperti mengeluarkan undang-undang terhadap pengadilan HAM dan lainnya walaupun kita lihat pelaksanaannya belum berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang.
Permasalahan mengenai kejahatan negara menurut saya adalah suatu hal yang sangat serius dan harus menjadi perhatian berbagai pihak terutama masyarakat sebagai pihak yang memberikan fungsi kontrol terhap pemerintah, hal ini terutama di negara demokrasi seperti di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Waspodo, Eling. (2004). Tata Negara. Surakarta. PT. Pabean
Budiyanto. (2003). Dasar-dasar Ilmu Tata Nagara untuk SMU. Erlangga.
Suradi Sastra, Djojo.( 1991). Pendidikan IPS 3. Jakarta : DepDikBud
Hassan M. (1990). Pendidikan IPS 1. Jakarta : DepDikBud