TAK INGIN MENJADI “BOS”


Menjadi seorang BOS mungkin sebagian besar mimpi orang di dunia ini.
bagiku Menjadi BOS itu berat bagai memikul beban ribuan ton di pundak ini.
tak mudah bagiku untuk menerima semua ini.
hatiku ingin berontak.
jikalau saya dipindahkan dari tempat kerja saat ini, saya sangat bersyukur sekali.
yang penting tidak menjadi seorang bos.
mungkin ini cobaan dari yang maha kuasa.
cobaan agar bisa membedahkan mana yang hak dan mana yang batil.
mana yang halal dan mana yang haram.
menjadi BOS mungkin salah satu sumber dosa yang saya perbuat.
mungkin anda memanggap saya munafik…(ITU TERSERAH ANDA) semua orang bebas menilai.
tapi saya sudah tidak kuat dan sudah tidak tahan lagi ya allah menjadi seorang BOS.
jalani hari demi hari dengan menyandang BOS sangat tidak nyaman dalam menjalani hiddup.
seakan akan hidup dikejar kejar dosa yang setipa saat membanyangi.
pindah kerja itu mungkin jalan yang terbaik.
tapi itu entah kapan.
hanya allah yang tau kapan saya pindah kerja.
YA ALLAH BERIKAN AKU YANG TERBAIK UNTUK SEMUA INI.

Guruku “SAYANG” Guruku “MALANG”


Tak dipungkiri lagi bahwa profesi guru sekarang banyak diminati, sejak digulirkannya UU guru dan Dosen tahun 2005 profesi guru bak primadona.Banyak dicari di kalangan masyarakat. Tak lain tak bukan dikarenakan guru jaman sekarang dari segi penghasilan pemerintah lebih memperhatikan dengan diadakannya sertifikasi bagi guru. sertifikasi yang idealnya untuk mensejahterakan guru dan meningkatkan kinerja bagi guru bersangkutan. Dari tahun ke tahun memang pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadadan pendidikan di negeri ini.

Seperti diamantkan oleh UUD 1945 bahwa setiap warga negara indonesia berhak atas pendidikan yang layak. oleh dari itu pemerintah berupaya sebaik mungkin untuk memperbaiki keadaan pendidikan di indonesia baik dari segi sarana maupun prasarana.

Guru jaman sekarang dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan jaman agar tidak tertinggal. Dijaman globalisasi ini memang guru dituntut harus bisa segalanya. Tapi guru memang bukanlah manusia yang sempurna, guru juga manusia biasa yang kadang ada salahnya. gur bukalah nabi yang selalu sempurna disegala bidang.

Seperti yang kita lihat diberita di tv maupun media cetak sekarang ini. Banyak persoalan yang melanda di dunia pendidikan kita, mulai dari masalah sekolah rubuh, perkelahian antar pelajar, hingga pelecehan sek yang menimpa siswa dan banyak lagi yang lainya, selalu dan selalu yang disalahkan adalah guru.

Dikalangan masyarakat luas guru dianggap bisa segalanya bah nabi yang sempurna. Masyarakat tak mau tahu menahu pokoknya kalau anaknya sekolah pasti pintar. Itulah paradigma guru yang ada di masyarakat. memang sudah tugas guru untuk mendidik setiap muridnya. Mulai dari menulis menghitung dan membaca. Tapi ada dikata semua kembali lagi kepada kemampuan siswa itu sendiri. Setiap siswa memang mempunyai kemampuan sendiri-sendiri.

Guru juga manusia, bukan sesosok makluk yang sempurna yang bisa segalanya.

“edisi belajar nulis unek-unek”

PGRI dan KORPRI jangan di jadikan “KENDARAAN POLITIK”


Seperti yang diketahui pada bulan maupun tahun ini banyak sekali daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah, baik itu pemilihan bupati,walikota maupun pemilihan gubernur. Tak salah jika banyak calon-calon yang ingin merebut hati rakyat mulai dari mengobral janji-janji, megadakan sembako murah hingga turun ke pasar dan pemukiman warga. bagaimana mana jika calon calon ini mengetir atau mengintervensi organisasi independent baik itu PGRI maupun KORPRI????????
Ya,,pada saat ini memang daerah diberi keleluasaan untuk melaksanakan otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan untuk mengelolah daerah sendiri tanpa campur tangan pemerintahan pusat.Ini titik awalnya yang menjadikan kepala daerah seperti raja-raja kecil yang bisa kapan saja mengambil kebijakan, termasuk kebijakan yang ekstrim sekaligus. salah satunya untuk memutasi pegawai negeri dilingkungan kerja kekuasaannya.
dengan alasan mutasi atau diturunkan pangkatnya tidak ada salahnya jika abdi negara pemimpin PGRI maupun KORPRI baik tingkat ranting hingga pusat bisa saja berpihak pada salah satu calon. padahal sudah diatur dalam UU bahwa abdi negar tidak boleh memihak salah satu calon alias netral.Sah Sah saja calon mendekati para PNS abdi negara karena dilingkungan masyarakat PNS mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar,,

PENGATURAN NETRALITAS PNS:

-UU 43 Th. 1999 Ps. 3 (1-3) antara lain : (1) PNS harus Profesional, (2) PNS harus Netral dan tidak diskriminatif, (3) PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus Porpol;
-UU 10 Th. 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR,DPD, Pasal 84 (3,4 dan 5) yang berkaitan dengan PNS dan Kampanye serta Pasal 273 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 84.
-UU 32 Th 2004 Tentang Pemda dalam Ps. 59 (5) huruf g antara lain menyatakan pasangan calon KEPDA & WAKEPDA yg berasal dari PNS harus mengundurkan diri dari jabatan negeri;
-PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS.
-Peraturan Kepala BKN No. 10 Tahun 2005 Tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
-Surat Edaran MENPAN No. SE/08.A/M.PAN/5/2005 yang mengatur tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dalam Pasal 3 Undang-undang 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri termasuk PNS sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat.

LARANGAN DAN KAMPANYE

Dalam pasal 84 Undang-undang 10 Tahun 2008 telah diatur tentang pelaksana, peserta dan petugas kampanye, Dalam ayat (2), antara lain disebutkan bahwa pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan PNS. Dalam ayat (4), dinyatakan sebagai peserta kampanye PNS dilarang menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Dan dalam ayat (5), ditegaskan sebagai peserta kampanye PNS dilarang mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.
Dari kutipan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa PNS dapat menjadi peserta kampanye dengan beberapa persyaratan. Namun dilarang sebagai pelaksana kampanye. Ketentuan tentang PNS sebagai peserta kampanye dipertegas pula dalam Undang-undang 42 Tahun 2008 pada pasal 41 ayat (1) huruf e, ayat (4), dan ayat (5). Dalam undang-undang yang sama pasal 43, dinyatakan pula bahwa pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Jika PNS diperbolehkan sebagai peserta kampanye sebagaimana disebutkan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang larangan bagi PNS sebagai peserta kampanye. Larangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
• Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
• Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
• Menghina seseorang, agama atau suku, ras, golongan, calon dan atau peserta Pemilu yang lain;
• Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
• Mengganggu ketertiban umum;
• Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta Pemilu yang lain
• Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;
• Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
• Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
• Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Selain itu beberapa larangan yang langsung berkaitan dengan PNS peserta kampanye, yaitu:
-Dilarang menggunakan atribut partai atau pakaian seragam dan atribut PNS;
-Dilarang mengerahkan PNS dilingkungan kerjanya, dan dilarang menggunakan fasilitas negara;
-Tidak memihak dan memberikan dukungan kepada Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
-Tidak boleh menjadi Tim Sukses dari Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
-Tidak boleh mengikuti kampanye pada waktu jam kerja;
-Tidak boleh menyimpan dan menempelkan dokumen, atribut, atau benda lain yang menggambarkan identitas Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
-Dilarang melakukan tindakan atau pernyataan yang dilakukan secara resmi yang bertujuan mendukung Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden.